Background Image

Riwayat Organisasi

Pada tanggal 27 Agustus 1965 pembentukan organisasi konsultan pajak, (yang saat ini dikenal dengan IKPI), diawali melalui para inisiator J. Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, Bapak, Erwin Halim, dan A.J.L. Loing. Pada tanggal tersebut, Drs. Hidayat Saleh, yang saat itu menjabat Direktur Pembinaan Wilayah, ditunjuk selaku ketua Kehormatan. Pada masa kepemimpinan Direktorat Jenderal Pajak dipangku oleh Bapak Drs. Sutadi Sukarya, yaitu sekitar tahun 70-an, para konsultan pajak mulai aktif. Kongres pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1975 menyepakati dibentuknya Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Selanjutnya melalui Kongres Ikatan Konsulen Pajak Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan disingkat dengan IKPI. Dari waktu ke waktu jumlah konsultan pajak berizin telah semakin banyak seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap IKPI. Ketua IKPI yang diangkat oleh Kongres IKPI dari masa ke masa adalah:

Kongres ke 1 (masa 1975-1978) : Drs. A.R. Abdisa
Kongres ke 2 (masa 1978-1982) : Drs. A.R. Abdisa
Kongres ke 3 (masa 1982-1986) : Drs. A.R. Abdisa
Kongres ke 4 (masa 1986-1990) : Drs. Aries Gunawan
Kongres ke 5 (masa 1990-1994) : Drs. Aries Gunawan
Kongres ke 6 (masa 1994-2000) : Drs. Ferdy Pattiasina
Kongres ke 7 (masa 2000-2004) : Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
Kongres ke 8 (masa 2005-2007) : Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
Kongres ke 8 (masa 2008-2009) : Drs. A. Idris Pulungan, Ak
Kongres Ke 9 (masa 2009-2014) : Sukiatto Oyong SE, Ak, M.Si
Kongres Ke 10 (masa 2014-2019) : Drs. Mochamad Soebakir

 

Bentuk Organisasi

IKPI merupakan organisasi profesi Konsultan Pajak di Indonesia yang mandiri, bersifat kemasyarakatan, dan independen.

 

Visi dan Misi

1482825968-visi

Visi

Menjadikan IKPI organisasi Konsultan Pajak kelas dunia.

Misi

Memelihara perdamaian dengan memperbaiki hubungan internal dan eksternal serta menjalin kerjasama (mitra) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta dunia internasional.

 

Tujuan

  1. Meningkatkan peranan IKPI melalui anggotanya dalam membantu setiap program pemerintah berkaitan dengan bidang perpajakan.
  2. Meningkatkan mutu pengetahuan anggota IKPI.
  3. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya dalam menjalankan profesinya.